Analisa Program Revolusi Mental Presiden Jokowi

Universitas Gunadarma

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

 

Tugas Mata Kuliah

Softskill:

Analisa Program Revolusi Mental Presiden Jokowi

Kelompok I
Anggota	:	Achmad Fauzi
		Fiqih Fadliki Muslim
		Fira Qoriah
		Hariyadi
		Indra Wisona Hartanto
		Iyan Sofi Ansori
		Leni Kumalasari
		Ilham Masri
		M. Taqwa  Ramdhani
		Adjie Dwi Sandy
Kelas	:	4 KA 44
Dosen	:	Derry Mayendra

ANALISA PROGRAM REVOLUSI MENTAL PRESIDEN JOKOWI

I.             PROGRAM REVOLUSI MENTAL

Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat eelang  rajawali berjiwa api yang menyala-nyala.” Itulah adalah gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai. Inilah ide dasar dari digaungkannya kembali gerakan revolusi mental oleh Presiden Joko Widodo. Jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan. Jiwa merdeka disebut Presiden Jokowi sebagai positivisme. Sedangkan jiwa budak, jiwa tidak merdeka, atau jiwa yang tidak ingin maju adalah negativisme. 

Revolusi mental menurut beliau itu adalah revolusi jiwa bangsa dari jiwa budak yang negativisme ke jiwa merdeka yang penuh dengan keunggulan atau positivisme. Gerakan revolusi mental semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi tiga problem pokok bangsa yaitu; merosotnya wibawa negara,  merebaknya intoleransi, dan terakhir melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional.

Lewat gerakan revolusi mental, Presiden Jokowi bertekad membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat secara politik,  berdiri di kaki sendiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Pemerintahan Presiden Jokowi berkomitmen untuk jadi pelopor gerakan revolusi mental kepada masyarakat agar menjadi gerakan sosial, karena pelaku revolusi mental adalah seluruh rakyat Indonesia.

Para pemimpin dan aparat negara akan jadi pelopor untuk menggerakkan revolusi mental, dimulai dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). Sebagai pelopor gerakan revolusi mental, pemerintah lewat K/L harus melakukan tiga hal utama yaitu; bersinergi, membangun manajemen isu, dan terakhir penguatan kapasitas aparat negara. Setelah pembenahan ke dalam, dilakukan juga pembenahan ke luar lewat edukasi dan keterlibatan masyarakat.

Terdapat 4 poin yang tercantum di dalam revolusi mental meliputi :

1.             Revolusi Keadilan

Pada tahapan ini, pemerintahan akan melakukan rekontruksi lembaga hukum yang ada di Indonesia supaya menghasilkan produk hukum yang benar-benar adil dan tanpa disisipi unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Revolusi ini diberlakukan untuk menyangkal istilah hukum di Indonesia yang hanya tajam ke bawah dan sangat tumpul ke atas. Dengan kata lain, pemerintahan Jokowi ingin mengembalikan ruh keadilan kepada berbagai lembaga hukum di Indonesia dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan harapan serta cita-cita rakyat Indonesia.

2.             Revolusi Pemberantasan Kemiskinan

Kemiskinan yang sudah dialami oleh sebagian masyarakat Indonesia merupakan hasil dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan Indonesia yang tidak efisien paska kemerdekaan 1945. Pemandangan dari simbol-simbol kemiskinan di negeri ini semakin tidak mengindahkan dari waktu ke waktu. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya rakyat miskin yang mengalami busung lapar di Papua dan Kalimantan. Infrastruktur pendidikan pun belum termasuk ke skala standar. Revolusi mental disinyalir hadir untuk mengubah kebijakan yang mengakibatkan kemiskinan rakyat menjadi produk kebijakan yang dapat mengangkat harkat serta martabat rakyat indonesia.

3.             Revolusi Produksi Industri Kreatif

Sumber daya manusia Indonesia sebenarnya memiliki potensial tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional, Namun, asumsi tersebut rupanya sering dilupakan oleh pihak pemerintah. Rakyat Indonesia termasuk rakyat dengan multi-kebudayaan sehingga kreatifitas rakyat Indonesia bisa diprioritaskan dengan pembentukan sistem yang memang dikhususkan untuk itu. Misalnya, industri rumah tangga yang sebenarnya dapat membangun perekonomian rumah tangga atau pedesaan dan tidak menutup kemungkinan hasil indsutri rumah tangga tersebut dapat di ekspor. Kebijakan ini dianggap sangat penting untuk diterapkan karena dengan meningkatnya produktifitas rakyat maka akan semakin meningkat pula perekonomian rakyat.

4.             Revolusi Pemberantasan Korupsi.

Korupsi ibarat virus yang sudah merasuki para birokrat sehingga tidak heran jika ada Indonesia dianggap seolah-olah melestarikan budaya korupsi. Faktanya, dari pemerintahan satu ke pemerintahan selanjutnya akan selalu diwarnai banyaknya kasus korupsi yang mayoritas dilakukan oleh birokrat kelas atas atau para elit politik. Birokrat seharusnya menjaga amanah yang telah dimandatkan namun hal tersebut rupanya tidak pernah diindahkan. Meskipun tidak semua birokrat yang melakukan korupsi namun kondisi ini tentunya memerlukan ketegasan serta ketelitian yang intensif dari berbagai lembaga pemerintahan ntuk membasmi korupsi di Indonesia secara tuntas dan menyeluruh.

II.          KELEBIHAN PROGRAM REVOLUSI MENTAL

Gerakan revolusi mental berdampak positif terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada beberapa prestasi yang diraih berkat semangat integritas, kerja keras, dan gotong royong dari aparat negara dan juga masyarakat.

Pemberantasan ilegal fishing, pengelolaan BBM lebih bersih dan transparan, pembangunan pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara, pembangunan tol trans Jawa, trans Sumatera , dan Kalimantan, adalah sedikit hasil dari kerja keras pemerintah Presiden Jokowi.  Ke depan, gerakan revolusi mental akan semakin digalakkan agar sembilan agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita bisa terwujud.

III.      KEKURANGAN PROGRAM REVOLUSI MENTAL

Program Revolusi Mental Presiden Jokowi terkesan sebagai produk gagasan politik instan lebih mengemuka, apalagi untuk mengaitkan relevansinya dengan gagasan revolusi Soekarno, cenderung dipaksakan. Sebab gagasan soekarno dan revolusi mental lahir dari cara berpikir yang sangat jauh berbeda. Gagasan Soekarno tentang keberdaulatan politik, ekonomi dan budaya adalah gagasan kompleks untuk melihat keterkaitannya dengan posisi struktural kekuasaan yang bersifat objektif, penghadangan terhadap kapitalisme menjadi gerakan politik struktural hingga politik global. Sedangkan revolusi mental mendisversfikasi objek-objek politik masuk pada tatanan subjek sebagai sebuah kesadaran. Sehingga kata Jokowi ‘’perubahan harus dari diri sendiri, keluarga hingga Negara’’, terkesan sekadar menjadi utopia, gagasan yang umumnya muncul dikalangan parpol agamais, yang ironisnya diadopsi secara politik oleh partai nasionalis.

Ruang struktural dalam pembacaan Jokowi hanya berada pada ranah demokrasi birokratis, yang mengandalkan ‘’kebaikan-kebaikan moral’’ pejabat sebagai mesin utama bekerjanya visi revolusi mental. Penguatan birokrasi aparatur Negara sudah menjadi mesin politik yang telah dijalankan Jokowi di kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, ini mengesankan bahwa sosok Jokowi lebih cenderung sebagai sosok dengan tipikal pekerja ‘’administratif’’ ketimbang konseptual ideologis.

Dalam konteks jabatan sebagai RI 1 dengan model pemerintahan desentralisasi (sebagian otonomi), peran politik administratif hingga blusukan menjadi tidak terlalu relevan, pembacaan politik ideologis yang menyeluruh dan global menjadi kebutuhan ketimbang bergelut dengan reformasi aparatur birokrasi internal.

Jokowi dan Segmen Politik Gagasan yang bertumpu pada analisa moral Jokowi tidak lepas dari posisi politik jokowi. Secara politik Jokowi mengesankan diri berada ditengah-tengah dua poros kekuatan yang bersikukuh antara borjuis dan rakyat kecil (buruh dan pekerja). Sehingga sebagian orang menganggapnya sebagai ‘’borjuis kecil’’ yang bermodalkan populisme sebagai taktik politis para borjuis yang dimunculkan untuk tetap bertahan pada posisi politiknya dimata rakyat yang telah jenuh menelan pahit. Sehingga upaya untuk menunggu gagasan progresif dan radikal sebagai visi politik Jokowi menjadi absurd, sebab hal tersebut dipengaruhi oleh posisi politik dan segmen politik Jokowi.

Meski Jokowi terkesan lahir dari luar lingkar politik elit, tetapi tak pula ia terkesan lahir ditingkat kelas bawah, posisi sebagai kelas menengah lebih mencolok. Begitupun Kalau kita membaca peta analisa politik diperhelatan gurbernur DKI Jakarta sebelumnya, Jokowi terbilang muncul lewat dukungan kelas menengah dan elit yang dominan, oleh karenaya kebijakan-kebijakan politik Jokowi dominan tak lepas dari eksistensi kelas menengah-elit Jakarta ketimbang merepresentasikan kepentingan kelas buruh dan pekerja. Hal ini dapat dilihat dari linglung-nya Jokowi untuk menentukan sikap politik tegas atas tuntutan-tuntutan buruh yang selalu mengisi perhelatan massa untuk mendapatkan keterbebasan dari penghisapan (may day). Begitupun kebijakan-kebijakan penertiban kota (pasar) yang menjadikannya populis, tak lain merupakan ‘’penggusuran-penggusuran’’’ rakyat kecil yang tampakannya lebih terkesan shaleh ketimbang rezim-rezim yang lain. Memperindah tata ruang kota jauh lebih menjadi kebijakan elitis mercusuar ketimbang menjadi kebijakan popular dimata kelas pekerja dan buruh. Begitupun naiknya harga saham secara drastis atas resminya pencapresan Jokowi sebelumnya, merupakan semiotika penegasan dari popularitas posisi politik Jokowi di mata borjuis, yang tak lepas dari kepentingan survivalitas kepentingan borjuis, kacamata kelas borjuis memposisikan Jokowi sebagai sosok ideal tawar penawar perantara kepentingan, yang bisa lebih mudah untuk menenangkan buruh dan pekerja, berdasarkan kecenderungan politik perasaan yang ‘’dimainkan’’ Jokowi mengantarkannya sebagai figur populis.

IV.       PELAKSANAAN PROGRAM REVOLUSI MENTAL

Adapun pelaksanaan program revolusi mental harus didukung oleh  8 Prinsip revolusi mental yaitu :

1.      Revolusi Mental adalah gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik.

2.      Harus didukung oleh tekad politik (political will) Pemerintah

3.      Harus bersifat lintas sektoral.

4.      Kolaborasi masyarakat, sektor privat, akademisi dan pemerintah.

5.      Dilakukan dengan program “gempuran nilai” (value attack) untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik.

6.      Desain program harus mudah dilaksanakan (user friendly), menyenangkan (popular) bagi seluruh segmen masyarakat.

7.      Nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik (sosial) bukan moralitas privat (individual).

8.      Dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.

Kemudian didukung oleh nilai-nilai strategis revolusi mental diantaranya :

a.       Integritas

ü  Kewargaan

Contoh  Perilaku : Bersih, Antri, Hak disable, Hak pejalan kaki, Aman berkendara.

ü  Dapat Dipercaya

Contoh  Perilaku : Anti memberi dan menerima Suap.

b.      Etos Kerja

ü  Profesional

Contoh  Perilaku : Cepat tanggap, tepat waktu, tidak menunda pekerjaan.

ü  Mandiri

Contoh  Perilaku : Cinta produk Indonesia

ü  Kreatif

Contoh  Perilaku : Melakukan inovasi, Anti mencontek, life-long learning

c.       Gotong – Royong

ü  Saling Menghargai

Contoh  Perilaku : Sopan santun, Menerima perbedaan, Anti kekerasan, Anti Diskriminasi, kasih sayang.

ü  Gotong Royong

Contoh  Perilaku : Tolong menolong, kerja sama, kerelawanan.

Adapun siapa penggerak revolusi mental adalah  pemerintah , pengusaha, budayawan, tokoh agama , akademisi, dan terakhir  yaitu kita seluruh bangsa Indonesia.

Revolusi Mental bukan slogan, bukan basa-basi tetapi aksi, untuk mengkomunikasi ide-ide kreatif, untuk membuat aksi yang bisa mendorong masyarakat sekitar kita untuk mengubah kebiasaan yang buruk dan menggantikannya dengan yang positif, kreatif dan bermanfaat. Beberapa aksi diantara sebagai berikut :

1.      Bersih Indonesiaku

Yuk, buat Indonesia bersih! Bawa kantong sampahmu sendiri, buang sampah di tempatnya, ingatkan mereka yang masih buang sampah sembarangan.

2.      Indonesia Ramah Pejalan Kaki

Jalan kaki itu sehat, lho. Tapi sayang sarana untuk pejalan kaki masih sedikit ya? Pemerintah sedang membenahi fasilitas untuk pejalan kaki bekerjasama dengan swasta juga.

3.      Indonesia Bisa Antre

Tertib, tertib, tertib. Kata yang terasa jadi sekadar jargon, ya? Antre, yuk! Hargai diri sendiri dan orang lain dan mengatur diri sendiri agar mengantre pada tempatnya.

Daftar Pustaka

1.      http: //www.infopublik.id

2.      http://www.kompasiana.com

3.      Revolusi Mental. “8 Prinsip Revolusi Mental”.11 Januari 2016. http://revolusimental.go.id/tentang-gerakan/8-prinsip-revolusi-mental.html.

4.      Revolusi Mental. “Nilai - Nilai Strategis Revolusi Mental”.11 Januari 2016. http://revolusimental.go.id/tentang-gerakan/nilai-nilai-strategis-revolusi-mental.html.

5.      Revolusi Mental. “Siapa Penggerak Revolusi Mental”.11 Januari 2016. http://revolusimental.go.id/tentang-gerakan/siapa-penggerak-revolusi-mental.html.

6.      Revolusi Mental. “Aksi”.11 Januari 2016. http://revolusimental.go.id/aksi/.